Tambolaka, Suarajarmas.id – Pertemuan Yayasan Harapan Sumba (YHS) dengan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) menyoroti pentingnya perlindungan hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
Acara yang berlangsung di Pasola Hall, Hotel Sinar Tambolaka, Selasa (19/8/2025), dihadiri Pimpinan DPRD, diantaranya Wakil Ketua I Thomas Tanggu Dendo dan Wakil Ketua II Yusuf Bora, bersama 6 ketua fraksi, antara lain Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Octavianus Dapa Talu, Ketua Fraksi Gerindra, Thomas Bulu, Ketua Fraksi NasDem, Sirilus Lega, Ketua Fraksi Perindo, Stefanus Rangga Bola, Ketua Fraksi PAN, Alfonsus Yamba Kodi, dan Ketua Fraksi Golkar, Bernardus Bulu.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Octavianus Dapa Talu, dalam kesempatan itu menekankan perlunya keberlanjutan program pendampingan desa yang dijalankan YHS hingga tahun 2028. Menurutnya, banyak program LSM berhenti setelah periode kerja berakhir, sehingga masyarakat tidak merasakan manfaat jangka panjang.
Ia menyebut Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) SBD telah merespons usulan pembentukan sekretariat bersama. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan program pemberdayaan masyarakat yang digagas organisasi nonpemerintah.
Octavianus menegaskan tiga agenda strategis yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dan DPRD. Pertama, penerbitan peraturan daerah (Perda) sebagai payung hukum agar program tidak terhenti. Kedua, mendorong desa-desa agar serius menjalankan program disabilitas melalui intervensi DPRD di daerah pemilihan masing-masing.
“DPRD juga harus terlibat, dengan melakukan Intervensi di desa masing-masing sehingga pemerintah desa serius menjalankan program dan diharapkan dapat menjadi desa model disabilitas,” ujarnya.
Agenda ketiga adalah penyediaan dukungan anggaran. Fraksi PDI Perjuangan, kata Octavianus, mendorong adanya insentif bagi kader disabilitas yang telah dibina YHS.
“Program ini menyangkut kemanusiaan dan kesetaraan. Tanpa kerjasama yang baik, kelompok rentan akan tetap terpinggirkan,” tegasnya.***
