Tambolaka, Suarajarmas.id – Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) menggelar Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029 di Aula Bupati, Kamis (13/11/2025).
Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Dominikus Alphawan Rangga Kaka, didampingi Sekretaris Bapperida SBD serta Tim Ahli Penyusunan RPKD yang juga menjadi narasumber, Freskisen Mone.
Hadir pula pimpinan Don Bosco, para camat, pimpinan OPD, NGO, pimpinan BUMN/BUMD, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Dalam arahannya, Wabup Dominikus menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan besar di Kabupaten SBD sehingga diperlukan langkah penanganan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Karena itu, penyusunan RPKD 2025–2029 menjadi sangat penting sebagai dokumen strategis dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah.
Wabup menilai forum konsultasi publik ini merupakan ruang yang baik untuk menghimpun masukan, gagasan, dan rekomendasi dari berbagai pihak.
Ia berharap diskusi tersebut dapat menghasilkan rumusan strategi penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya fokus pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga pada
pemberdayaan, peningkatan kapasitas masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan potensi lokal.
“Semua upaya ini harus bersifat inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dokumen RPKD nantinya diharapkan menjadi acuan penting bagi perencanaan pembangunan SBD ke depan,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh peserta memberikan kontribusi terbaik demi terwujudnya Sumba Barat Daya yang lebih sejahtera.
Pada usia SBD ke-18 tahun, ia berharap dalam lima tahun kepemimpinan Bupati Ratu dan dirinya, angka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
Pada kesempatan itu, Tim Ahli RPKD, Freskisen Mone, memaparkan sejumlah analisis mengenai kondisi kemiskinan di SBD.
Ia menjelaskan bahwa teori kemiskinan yang digunakan meliputi kemiskinan absolut dan kemiskinan multidimensi.
SBD mencatat angka kemiskinan multidimensi sekitar 62 persen. Selain itu, ketahanan pangan SBD berada pada posisi kedua terendah di NTT, disertai
penurunan populasi ternak babi dan berbagai indikator kemiskinan mikro lainnya yang perlu mendapat perhatian serius.
Forum ditutup dengan sesi diskusi dan penyampaian rekomendasi dari para peserta sebagai bahan penyempurnaan penyusunan RPKD 2025–2029.***
