Tambolaka, SuaraJarmas.id – Komitmen eksekutif dan legislatif Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur, kembali membuahkan hasil nyata. Sebanyak 25 unit handtraktor diserahkan kepada kelompok tani sebagai upaya strategis meningkatkan produktivitas pertanian, tulang punggung kesejahteraan masyarakat SBD.
Bantuan ini merupakan program Pemerintah Kabupaten SBD di bawah Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla, sekaligus tindak lanjut aspirasi anggota DPRD SBD tahun sebelumnya.
Penyerahan simbolis dihadiri Wakil Ketua DPRD Yus Bora, sejumlah anggota DPRD, dan Kepala Dinas Pertanian Frin Tuka beserta jajaran.
Kadis Pertanian Frin Tuka menjelaskan, bantuan bersumber dari APBD II Perubahan 2025, ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan lahan dan hasil panen.
“Ada 25 kelompok tani yang menerima. Diharapkan alat ini mendorong produktivitas sekaligus efisiensi pengolahan lahan,” ujarnya.
Selain penggunaan hand traktor dan upaya optimalisasi lahan, pemerintah juga mendorong pemanfaatan alat pertanian modern lainnya, seperti combine harvester yang bersumber dari APBN. Pada tahun lalu, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) menerima bantuan empat unit combine harvester. Sementara pada tahun ini, terdapat tambahan sepuluh unit traktor crawler dan sepuluh unit tractor besar yang dikelola oleh brigade dinas, sebagai hasil dari komunikasi langsung Bupati dengan pemerintah pusat.
Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla menegaskan program ini sebagai bukti nyata sinergi eksekutif-legislatif, menempatkan pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi lokal.
“Pertanian bisa mensejahterakan masyarakat jika dikelola baik. Bantuan ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas, bukan disalahgunakan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Dinas Pertanian akan melakukan monitoring ketat. Handtraktor yang dijual, dipindahtangankan, digadaikan, atau hanya dikuasai ketua kelompok akan dievaluasi, sedangkan kelompok yang berhasil memenuhi target akan mendapat bantuan lanjutan.
Wakil Ketua DPRD SBD Yus Bora menekankan komitmen legislatif untuk terus mendukung sektor pertanian, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal dan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kolaborasi ini menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan publik yang disusun bersama dapat langsung menyentuh kebutuhan petani sekaligus mempercepat tercapainya swasembada pangan di Sumba Barat Daya.***(ah)
