Rencana Aksi Disabilitas NTT 2024–2026: Langkah Nyata Menuju Kesetaraan dan Masyarakat Inklusif

Tambolaka, Suarajarmas – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi meluncurkan dan menyosialisasikan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas Tahun 2024–2026, Selasa, 29 Juli 2025, di Aula Fortuna Convention Hall, Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat komitmen bersama membangun NTT sebagai provinsi yang ramah dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Sosialisasi ini dilaksanakan dengan dukungan program DIGNITY, hasil kolaborasi Yayasan Harapan Sumba (YHS) dan Pusat Rehabilitasi YAKKUM Yogyakarta, yang didanai oleh kemitraan strategis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Dalam pengantarnya, Direktur YHS sekaligus Project Manager DIGNITY, Stefanus Segu, menekankan pentingnya dokumen RAD sebagai peta jalan yang disusun secara sistematis dan berbasis data.

“RAD ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi hasil proses partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor. Dokumen ini diharapkan menjadi panduan untuk memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara terukur dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk menyebarluaskan informasi RAD PD Provinsi NTT, sekaligus menggali masukan dari berbagai pihak demi optimalisasi implementasinya.

“Kita ingin menjaring ide-ide segar, membangun sinergi, dan memperkuat komitmen dalam menyusun kebijakan strategis untuk penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.”

Sementara itu, dalam sambutan tertulis Bupati Sumba Barat Daya yang dibacakan oleh Asisten II Setda SBD, Dery Laka, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat.

“Mereka memiliki hak yang sama untuk hidup layak, mengakses pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan hal ini terwujud melalui pelaksanaan RAD,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pemerintah SBD menyatakan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan yang ramah disabilitas.

“Inilah bentuk nyata dari semangat kita untuk mewujudkan Sumba Barat Daya yang inklusif, adil, dan setara bagi seluruh warganya,” tambah Dery Laka.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai unsur penting, di antaranya Ketua Komisi II DPRD SBD Heribertus Pemudadi, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab SBD, perwakilan Baperinda Provinsi NTT dan Kabupaten SBD, kepala desa, kelompok penyandang disabilitas, media lokal seperti Suara Jarmas, RRI, Galeri Sumba, serta organisasi mitra seperti CIS Timor. Camat Kodi, Camat Wewewa Timur, Kepala Desa Bondo Kodi, Kepala desa Kadi Wano

Sosialisasi RAD ini bukan hanya seremonial, tetapi menjadi langkah konkret menuju masyarakat NTT yang benar-benar inklusif, di mana tidak seorang pun tertinggal, termasuk mereka yang selama ini kerap dipinggirkan.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *