Tambolaka, Suarajarmas.id – Pemerintah Sumba Barat Daya (SBD) menggelar rapat koordinasi pemberantasan korupsi bersama KPK untuk memperkuat integritas dan kualitas pelayanan publik.
Rapat koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program antikorupsi digelar di Aula Kantor Bupati SBD, Senin (17/11/2025).
Kegiatan menghadirkan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI serta seluruh unsur Forkopimda dan pimpinan perangkat daerah terkait.
Rakor dibuka langsung Bupati Ratu Ngadu Bonu Wulla dengan penekanan pada transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Ratu Wulla menilai koordinasi bersama KPK merupakan instrumen strategis memastikan mekanisme layanan pemerintah tetap sesuai asas pemerintahan baik.
“Tugas ini sangat strategis, karena melalui kooordinasi tersebut, KPK dapat memastikan bahwa mekanisme pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun Daerah dapat berjalan sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pemerintah yang baik,” tegasnya.
Menurutnya, momentum ini penting untuk menilai kemajuan program pemberantasan korupsi terintegrasi yang sedang dijalankan Pemkab Sumba Barat Daya.
Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola guna menutup celah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Tim Korsup KPK melakukan evaluasi mendalam terhadap capaian indikator Monitoring Center for Prevention atau MCP Pemkab SBD.
Aplikasi MCP digunakan KPK memantau perkembangan perbaikan tata kelola daerah dan memastikan pelaksanaan program berjalan secara sistematis.
Sebelumnya, skor MCP SBD tercatat sebagai salah satu yang terendah di Nusa Tenggara Timur dan membutuhkan percepatan pembenahan serius.
Tim KPK memberikan arahan dan rekomendasi teknis untuk mendorong peningkatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas bagi seluruh perangkat daerah.
Delapan area intervensi kembali dipertegas, meliputi perencanaan APBD, pengadaan barang, manajemen aset, dan reformasi aparatur sipil negara.
Optimalisasi pendapatan daerah, pengawasan APIP, perizinan terpadu, dan tata kelola keuangan desa turut menjadi fokus pemantauan KPK.
Kepala Satgas Korsup Wilayah V menegaskan kehadiran KPK bertujuan melakukan pencegahan, bukan mencari kesalahan pemerintah daerah.
Ia menyebut penguatan sistem pengendalian sangat penting bagi daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem seperti Sumba Barat Daya.
Rakor diharapkan menghasilkan percepatan tindak lanjut rekomendasi KPK dan peningkatan signifikan skor MCP pada periode penilaian mendatang.***
