Tambolaka, SuaraJarmas.id — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menyampaikan pandangan umum yang tegas terhadap penyampaian Nota Keuangan Bupati Sumba Barat Daya atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Pandangan umum ini disampaikan dalam Rapat Paripurna XVII Masa Sidang II, yang digelar pada Jumat, 8 Agustus 2025 di ruang sidang DPRD SBD.
Pandangan umum tersebut disampaikan secara langsung oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Octavianus Dapa Talu, dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD SBD, Rudolf Radu Holo, dan dihadiri oleh Plt Sekda, para Asisten, Tim Ahli, serta para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten SBD.
Insiden 6 Juli 2025: Bukti Performa Pemerintah Perlu Dievaluasi
Dalam penyampaiannya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan menyinggung insiden yang terjadi pada 6 Juli 2025 lalu, yang disebut sebagai cermin performa pemerintah yang sedang tidak baik-baik saja. Kesalahan pengetikan dan penyusunan Nota Pengantar Bupati terkait Rancangan RPJMD 2025–2029 disebut mencoreng wibawa institusi dan menunjukkan lemahnya koordinasi internal.
“Sebagai partai pengusung Pemerintah, Fraksi PDI Perjuangan tidak bisa tinggal diam. Kami memberikan ketegasan dalam pandangan umum ini, karena insiden tersebut mencederai marwah lembaga dan menunjukkan kinerja yang perlu dievaluasi secara serius,” tegas Octavianus.
Dua Catatan Penting Fraksi PDI Perjuangan:
1. Evaluasi Kinerja OPD, Khususnya Bagian Pemerintahan
Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemerintah untuk memperhatikan dan membenahi OPD-OPD agar benar-benar mendukung program kerja Bupati dan Wakil Bupati. Salah satu OPD yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Bagian Pemerintahan, yang mempunyai salah satu tugas mengelola hubungan antara Bupati dan DPRD. Insiden di Sidang Paripurna XVI kemarin Rabu, 6 Agustus 2025 sangat memalukan dan menjatuhkan wibawa dan performance Pemerintah Daerah serta menunjukan sikap dan perilaku yang menganggap remeh Sidang Paripurna di lembaga yang terhormat ini. Oleh karena itu Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah untuk melakukan evaluasi pada Bagian Pemerintahan serta memberi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai partai pengusung Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Fraksi PDI Perjuangan sangat kecewa dengan insiden kemarin, Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi kinerja dari Bagian Pemerintahan agar kejadian yang sama tidak terulang lagi di masa mendatang.
2. Konsistensi Jadwal dan Hasil Rapat Banmus
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong Pemerintah agar memperhatikan konsistensi pelaksanaan hasil rapat Badan Musyawarah, dalam hal ini menjadi perhatian khusus bagian yang memanajemen kegiatan pimpinan daerah untuk selalu menyelaraskan jadwal kegiatan pimpinannya dengan jadwal yang sudah terlebih dahulu ditetapkan Badan Musyawarah DPRD bersama Bupati.
Dengan pernyataan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan daerah yang bersih, profesional, dan akuntabel, demi kepentingan rakyat Sumba Barat Daya.***
