Tambolaka, SuaraJarmas.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Sumba Barat Daya (SBD) menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM).
Dukungan ini dinyatakan dalam sebuah pertemuan penting yang digelar di Aula Fortuna Convention Hall, pada Senin, 26 Mei 2025.
Inisiatif ini menjadi tonggak awal menuju sistem layanan kesehatan jiwa yang lebih inklusif dan menyeluruh, khususnya bagi Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODDP).
Hadir dalam kegiatan tersebut berbagai pemangku kepentingan diantranya Bupati SBD Ratu Ngadu Bonu Wulla yang diwakili oleh Asisten I Pemerintah Kabupaten Christopoel Horo, Kepala Dinas Kesehatan, Yulianus Kaleka, Ketua Komisi I DPRD SBD Octavianus Dapa Talu, Wakapolres Jeffris Lazarus Dano Fanggidae, perwakilan Dandim 1629 Kapten Yan Karel, serta tokoh agama, organisasi penyandang disabilitas (OPDis), lembaga pendidikan, media, dan sektor swasta.
Dalam sambutannya Bupati SBD yang dibacakan oleh Asisten I, ditegaskan bahwa pembentukan TPKJM merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
“TPKJM bukan sekadar struktur formal. Ini adalah wadah strategis untuk menyatukan langkah semua pihak pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah, agar pemenuhan hak-hak ODDP dapat terwujud secara menyeluruh dan bermartabat,” tegasnya.
Melalui Program DIGNITY, Yayasan Harapan Sumba bersama YAKKUM Yogyakarta telah berperan aktif memfasilitasi proses awal pembentukan TPKJM.
Komunikasi intensif telah dibangun dengan berbagai OPD untuk menyiapkan regulasi, draft Surat Keputusan, dan petunjuk teknis yang sesuai dengan konteks lokal.
TPKJM juga diharapkan mampu mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memastikan ODDP memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, layanan publik, kebebasan dari stigma, diskriminasi, dan kekerasan, sebagaimana warga negara pada umumnya.
“Kesehatan jiwa adalah hak, bukan pilihan. TPKJM harus menjadi motor penggerak perubahan bagi kelompok ODDP, bukan hanya demi pemenuhan hak, tapi demi kemanusiaan. Sudah saatnya Sumba Barat Daya tidak hanya peduli, tapi juga bertindak nyata,” ujar Bupati.
Ratu Wulla juga menyampaikan, bahwa TPKJM bukan sekadar tim, melainkan cermin keberpihakan pemerintag pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.
“Mari jadikan Sumba Barat Daya sebagai contoh daerah yang inklusif, setara, dan bebas dari stigma, di mana setiap warganya diperlakukan dengan martabat yang sama,” tegasnya.
Dukungan politik pun disampaikan langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Sumba Barat Daya, Octavianus Dapa Talu.
Beliau menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung pembentukan TPKJM melalui penyediaan payung hukum dan mendorong Pemerintah mengalokasi anggaran khusus utk kelompok Disabilitas yang memadai.
“Kami siap kawal Dinas Kesehatan untuk memastikan proses pelaksanaan TPKJM berjalan optimal, dan mendorong pengalokasian anggaran khusus yang pro-disabilitas. Tidak ada yang sulit jika semua bekerja bersama,” ujar politisi muda dari Partai Demokrasi Perjuangan ini.
Sebagai hasil akhir pertemuan, seluruh peserta menyatakan komitmen kuat untuk segera merealisasikan pembentukan TPKJM.
Komitmen ini menjadi wujud nyata dari semangat kebersamaan dalam membangun Kabupaten SBD yang inklusif dan berkeadilan.***(AH).-
