Wewewa Selatan, SuaraJarmas.id — Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dari Partai Amanat Nasional (PAN), Alfonsus Yamba Kodi, melontarkan kritik tajam terhadap praktik pesta adat yang dinilainya telah melenceng dari makna aslinya.
Tradisi yang seharusnya menjadi perekat sosial dan penanda kehormatan, kini menurutnya justru berubah menjadi beban ekonomi yang menjerat banyak keluarga di Sumba.
“Ini bukan sekadar kebiasaan—ini pemerkosaan budaya,” tegas Alfonsus dengan nada geram saat memberikan pendapat pada kegiatan Workshop Rancangan Perencanaan Ranperda Inisiatif tentang Pengaturan Pesta Adat.
Menurut Alfon, adat yang semestinya menjaga harga diri dan solidaritas kini dipelintir menjadi ajang pamer, utang, dan kehancuran ekonomi keluarga.
Ia menilai, pesta adat yang berlebihan telah menjadi salah satu faktor utama penyebab rendahnya kesejahteraan masyarakat di SBD.
Politisi PAN itu juga menyinggung data kemiskinan yang menempatkan kabupaten tersebut sebagai daerah termiskin ketiga di Nusa Tenggara Timur.
Ia menyebut praktik adat yang tak terkendali sebagai “kontributor diam-diam” terhadap kemiskinan struktural di wilayah itu.
“Kalau adat justru menyumbang beban terbesar, siapa yang bertanggung jawab? Kita harus berani mengatakan ini salah kelola budaya,” ujarnya menantang.
Alfon mendorong agar DPRD tidak berhenti pada diskusi formal di ruang rapat, melainkan benar-benar turun ke lapangan untuk mendengar langsung suara masyarakat.
Ia menegaskan pentingnya pendekatan empatik dalam merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pengaturan pesta adat, agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.
“Sebelum Perda disahkan, kami harus mendengar cerita nyata dari warga—bukan laporan indah di atas kertas. Kalau tidak, Perda hanya akan menjadi legitimasi untuk terus melanggengkan praktik yang merugikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Alfon menyoroti rendahnya tingkat literasi dan numerasi masyarakat yang membuat banyak warga kesulitan menakar kemampuan ekonomi sebelum menggelar pesta adat.
“Banyak yang tidak mampu menghitung ulang: berapa yang dikeluarkan, berapa yang harus dikorbankan. Akibatnya, adat berubah jadi jebakan finansial,” ujarnya prihatin.
Ia menegaskan, Ranperda tentang pesta adat harus disusun dengan tegas, jelas, dan berpihak pada masyarakat kecil.
Regulasi itu, menurutnya, perlu membatasi unsur komersial dalam pesta adat dan memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang menjadikan tradisi sebagai alat keuntungan pribadi.
“Aturan tanpa pengawasan hanya jadi surat mati. Kita butuh penegakan dan pendidikan budaya yang mengembalikan adat pada rohnya—bukan merayakannya dengan tagihan,” pungkasnya.
Alfon mengajak semua pihak merenungkan dan merefleksikan kembali makna sejati budaya Sumba: apakah ia masih menjadi sumber kehormatan, atau telah berubah menjadi jerat kemiskinan yang diwariskan turun-temurun?***
