Tambolaka, Suarajarmas.id – Bupati Sumba Barat Daya (SBD) menekankan pentingnya integritas dan komitmen pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa. Pesan itu disampaikan dalam kegiatan Evaluasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa yang digelar di Aula Kantor Bupati, Senin (01/12/2025).
Dalam arahannya, Bupati Ratu Wulla mengingatkan bahwa Dana Desa merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan dan menekan angka kemiskinan ekstrem di tingkat akar rumput.
“Anggaran ini untuk masyarakat, jangan main-main dengan dana ini. Jangan kasih kendor semangat, bapa mama. Komitmen itu penting. Jangan bertanya ‘saya dapat berapa’, tetapi pikirkan apa yang bisa kita buat untuk daerah ini,” tegasnya.
Bupati meminta para kepala desa untuk tidak hanya menjalankan rutinitas, tetapi menghadirkan terobosan nyata. Menurutnya, seorang pemimpin harus meninggalkan jejak prestasi yang membanggakan, bahkan setelah tidak lagi menjabat.
“Bapa desa harus merenung. Lihat potensi yang ada, optimalkan untuk menaikkan pendapatan desa. Kita harus punya kebanggaan bahwa saat tidak menjabat, ada sesuatu berharga yang ditinggalkan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kenaikan angka stunting yang sebelumnya berada pada angka 14 persen, namun kini melonjak hingga 39 persen. Karena itu, ia menegaskan komitmen penataan ulang program prioritas.
Bupati mengingatkan penggunaan 20 persen Dana Desa wajib dialokasikan untuk ketahanan pangan, dan memastikan program tersebut berjalan efektif pada tahun anggaran berikutnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyinggung hadirnya Koperasi Merah Putih yang diharapkan mampu membantu distribusi bahan baku pangan lintas desa, termasuk mendorong pengembangan ekonomi produktif melalui pemberdayaan kelompok sayur dan usaha lokal.
Ia menegaskan, keberhasilan program tidak mungkin tercapai tanpa dukungan menyeluruh dari pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten.
“Mau tidak mau kita harus tahu digital. Minimal bisa komputer. Peningkatan kapasitas itu penting,” katanya.
Bupati menegaskan sistem kontrol pengelolaan Dana Desa akan diperketat. Tidak ada pencairan anggaran bila laporan pertanggungjawaban (SPJ) belum diselesaikan.
“Tidak ada istilah injury time. Tidak ada toleransi. Saya tidak mau mengurus masalah. Waktu lima tahun sangat pendek, dan janji politik harus diwujudkan,” tandasnya.
Ia juga meminta para kepala desa menjaga marwah jabatan dengan memastikan hak-hak aparat desa terpenuhi.
“Saya tidak mau dengar ada honor yang tidak terbayarkan. Jaga wibawa kades, jangan karena soal receh harga diri jatuh,” ujarnya.
Menutup arahannya, Bupati kembali menyerukan kolaborasi penuh dari seluruh pemangku kepentingan.
“Saya butuh dukungan bapa ibu kepala desa. Potensi yang ada di desa harus dioptimalkan. Mari kita lawan kemiskinan ini,” pungkasnya.
Bupati juga menegaskan bahwa para pemimpin di tingkat desa dan kecamatan harus tampil berwibawa dan menjadi teladan dalam menjalankan amanah publik.***
