Tambolaka, SuaraJarmas.id – DPRD Sumba Barat Daya (SBD) menilai keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan NGO memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan NGO dinilai sangat dibutuhkan untuk mendukung program-program yang menyasar kelompok disabilitas serta kaum rentan di SBD.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD SBD, Alfonsus Saba Kodi, saat audiensi DPRD dengan Yayasan Harapan Sumba (YHS) di Pasola Hall Hotel Sinar Tambolaka, Selasa, 19 Agustus 2025.
“Pemerintah dan DPRD tetap membutuhkan lembaga yang benar-benar memiliki kemampuan untuk membantu dan mendorong pembangunan daerah ini,” ungkap Alfons.
Alfons mengakui dirinya belum mengetahui jumlah pasti yayasan yang ada di SBD. Namun, menurutnya, pergerakan YHS lebih spesifik karena fokus pada isu-isu kemanusiaan, khususnya kelompok disabilitas. Selama ini, kata dia, kelompok disabilitas dan kaum rentan belum mendapatkan perhatian serius, bahkan cenderung terabaikan.
“Pergerakan YHS lebih spesifik pada persoalan manusia marginal yang sering dikesampingkan. Mereka sama seperti kita, dan ini menjadi tugas kita bersama,” tegasnya.
Politisi PAN itu menambahkan, tujuan utama adalah membantu penyandang disabilitas agar bisa mandiri dan tampil setara dengan masyarakat lain. Ia menilai, meski memiliki keterbatasan fisik, penyandang disabilitas tetap memiliki kemampuan berpikir yang sama seperti masyarakat pada umumnya.
“Karena itu, yang perlu dilakukan adalah memberikan dukungan agar mereka bisa berdaya dan mandiri,” ujarnya.
Alfons juga menekankan pentingnya menghapus diskriminasi terhadap kelompok disabilitas. Menurutnya, pemerintah perlu memikirkan program ekonomi yang sesuai dengan kondisi mereka agar bisa mandiri.
“Jangan lagi kita membeda-bedakan. Kita pikirkan program ekonomi yang pas agar mereka bisa berdaya, mandiri, dan menyala,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa kehadiran para ketua fraksi DPRD dalam pertemuan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen politik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada partai masing-masing.
“Yang hadir hari ini bukan orang-orang biasa, tetapi ketua-ketua fraksi yang mewakili partai politik di DPRD. Apa yang disampaikan hari ini akan kami teruskan ke partai,” ujarnya.
Meski DPRD tidak memiliki anggaran langsung, Alfons menegaskan lembaga legislatif tetap memiliki kekuatan politik untuk mendorong pemerintah agar mengalokasikan dana khusus bagi kelompok disabilitas, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa.
“Dewan memang tidak punya dana, tetapi kami punya kemampuan untuk mendorong pemerintah agar memberi perhatian khusus kepada kelompok ini,” tegasnya.
Ia berharap kegiatan LSM yang bergerak dalam isu disabilitas dan kelompok rentan dapat terus berlanjut dan tidak berhenti sampai di sini.
“Harapan saya, kegiatan LSM ini jangan berhenti di sini, tetapi bisa berlanjut,” pungkas Alfons.***
