Tambolaka, Suarajarmas.id – Meskipun aksi demo di berbagai daerah sudah mulai reda dan berlangsung damai untuk menyampaikan keberatan terhadap besarnya tunjangan DPR RI serta meningkatnya beban pajak bagi masyarakat, Cipayung Plus Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) tetap menggelar demo pada Rabu, 10 September 2025. Demo dimulai dari Polres SBD, DPRD SBD, dan berakhir di kantor Bupati SBD.
Di Kantor DPRD SBD, para demonstran diterima langsung Ketua DPRD SBD, Rudolf Radu Holo, Wakil Ketua I, Thomas Tanggu Dendo, bersama Ketua dan Anggota Komisi DPRD SBD.
Aksi yang diharapkan berjalan damai dan beretika karena dilakukan oleh mahasiswa dari beberapa organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), seperti GMNI, GMKI, PMKRI, dan BEM seharusnya menunjukkan perilaku terpelajar. Sayangnya, saat pelaksanaan di kantor DPRD SBD, demo terkesan memancing tindakan anarkis. Pendemo berupaya memancing keributan dengan Satpol PP dan Kepolisian, serta berlaku tidak sopan terhadap anggota DPRD yang menerima mereka secara baik.
Perilaku tersebut muncul ketika mahasiswa memaksa anggota DPRD membebaskan teman mereka yang ditahan terkait kasus penambangan pasir beberapa bulan lalu. Mahasiswa tampak tidak menyadari bahwa negara ini adalah negara hukum, dan pelanggaran hukum harus ditindak sesuai aturan. Selain itu, urusan penambangan pasir bukan kewenangan pemerintah kabupaten, melainkan pemerintah provinsi.
Pendemo juga kurang memahami bahwa tunjangan anggota DPRD SBD relatif rendah dibanding kabupaten lain, karena rendahnya PAD SBD. Penentuan gaji dan tunjangan sudah diatur oleh Kemendagri. Seharusnya mahasiswa lebih fokus mengadvokasi keluhan mereka ke tingkat provinsi atau pusat, tetapi materi orasi mereka berbeda dari pernyataan sikap yang dibawa.
Faktanya, DPRD SBD sudah melakukan tugas pengawasan, antara lain mendorong pemerintah mencari solusi masalah pasir, mengontrol pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tidak memenuhi syarat, memperjuangkan beasiswa mahasiswa asal SBD, dan menangani kelangkaan BBM.
Ketua Fraksi PKB, Tobias Dowa Lelu menyayangkan demo Cipayung Plus yang tidak tepat sasaran tersebut. Materi demo mereka yang lebih ditujukan ke Pemerintah maupun Kepolisian malah dijadikan alat untuk beradu mulut dengan ketua DPRD.
“Tuntutan ke lembaga DPRD tidak jelas, padahal kami sangat senang dengan adanya demo tersebut sehingga pemerintah melihat apa yang sudah kita ributkan selama ini mulai dari masalah P3K, Pasir, Rumah Layak Huni dan Meteran listrik benar merupakan keluhan dan kebutuhan mendesak dari masyarakat” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Fraksi Perindo, Stepanus Rangga Bola pada media ini, demo yang anarkis tidak mempunyai manfaat sama sekali, karena akan merugikan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.
Stepanus menegaskan, demo kemarin tidak menunjukan itikad baik dari mahasiswa untuk mencari solusi yang dihadapi daerah ini. Pendemo terkesan hanya melakukan kritikan-kritikan yang tidak berdasar, bahkan berusaha memancing terjadinya kericuhan.
“Mereka datang-datang langsung masuk di ruang sidang utama, padahal kami sebagai anggota DPRD sudah menunggu mereka dari pagi untuk merespon baik demo mereka” tuturnya.
Ketua Fraksi Perindo SBD itu juga menekankan agar demo berikutnya beretika dan fokus pada persoalan nyata di SBD.
Ketua Fraksi PDI-P, Octavianus Dapa Talu, juga menyayangkan adanya demo yang kurang santun dan tidak beretika itu. Menurutnya, demo tersebut terkesan hanya untuk ikut-ikutan tetapi tidak memahami apa sebenarnya yang menjadi permasalah negara ataupun kabupaten saat ini.
“Tuntutan mahasiswa di Jakarta kan sudah direspon sama Presiden dan DPR RI, ko mereka malah ulangi lagi, seharusnya mereka fokus pada masalah yang dihadapi Kabupaten SBD. Masalah pasir, sangat benar sekali tetapi kita juga harus prihatin dengan daerah ini, abrasi besar-besaran di SBD. Kita harus melindungi daerah kita sendiri untuk anak cucu ke depan,” katanya.
Octavianus menambahkan, DPRD SBD sudah menjalankan tugas pengawasan dengan baik melalui semua komisi, bahkan sedang merancang Perda Inisiatif untuk mendukung ekonomi masyarakat. Masalah kelangkaan BBM juga merupakan masalah bersama yang sebagian disebabkan perilaku masyarakat.
“Sangat disayangkan kalau demo yang dilakukan ada muatan politisnya. Sayang sekali demo kemarin sudah kadaluarsa tapi terkesan emergensi sekali. Sudah ada respon dari pemerintah baru demo oleh Cipayung Plus,” pungkasnya.***(AH).-
