Dari Demo ke Damai, Bupati Ratu Wulla Pastikan Penataan Berpihak pada Rakyat

Tambolaka, Suarajarmas.id –  Ketegangan antara pedagang ikan dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) yang sempat memuncak hingga aksi demonstrasi di depan Rumah Jabatan Bupati, akhirnya berakhir damai. Polemik tersebut dituntaskan melalui dialog terbuka dan saling memaafkan.

Perdamaian tercapai dalam audiensi antara pedagang ikan dan Bupati SBD, Ratu Wulla Talu, di Rujab 1, Kamis (18/12/2025) sore.

Dalam pertemuan itu, pedagang menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, ditandai penyerahan kain adat sebagai simbol menyatukan kembali perbedaan.

“Kami minta maaf Ibu Bupati kalau kami sudah bikin Ibu Bupati kecewa. Kami mohon maaf dan semoga kami dimaafkan,” ujar perwakilan pedagang dengan haru.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Ratu Wulla menegaskan bahwa penataan pedagang bukan bentuk pembatasan usaha rakyat, melainkan upaya menciptakan kota yang bersih, tertib, dan nyaman, sekaligus menyediakan ruang usaha yang lebih layak.

“Saya tidak mungkin zolimi Bapa Ibu semua. Saya sayang Bapa Ibu semua sebagai warga masyarakat SBD. Saya minta maaf sebagai Bupati,” ucapnya.

Ia menjelaskan, aktivitas perdagangan ikan yang tidak tertata berpotensi menimbulkan persoalan kebersihan, Aroma tidak sedap, dan kemacetan.

Karena itu, pemerintah menyiapkan solusi pendukung, termasuk pembenahan Pasar Obakomi.

“Soal listrik dan tempat penyimpanan akan kita bantu. Saya sendiri akan turun ke pasar untuk memastikan semua berjalan,” tegasnya.

Bupati juga meminta pedagang menaati aturan yang telah disepakati, seraya menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap memperhatikan kesejahteraan mereka.

“Saya minta dari ujung kaki sampai kepala, tolong ikuti apa yang kami sampaikan dan dukung kami pemerintah. Kami tentu akan memperhatikan kesejahteraan Bapa Ibu semua,” katanya.

Penyelesaian dengan penyerahan kain adat dan saling memaafkan menegaskan bahwa dialog, nilai kemanusiaan, dan kearifan lokal tetap menjadi fondasi penataan Kota Tambolaka yang berseri dan berkeadilan. ***(ah)