Tambolaka, Suarajarmas.id – Keterbatasan dana memaksa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan pengetatan prioritas pembangunan infrastruktur jalan pada 2026. Dari total anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp20 miliar, yang sudah mencakup belanja pegawai, hanya Rp13,6 miliar yang dapat dialokasikan untuk pekerjaan fisik jalan.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada cakupan proyek. Sepanjang 2026, Dinas PU hanya mampu mengerjakan dua ruas jalan yang dinilai paling strategis bagi konektivitas antarwilayah.
Plt Kepala Dinas PU Sumba Barat Daya, Jhon Umbu Deta, menegaskan bahwa penyesuaian ini merupakan konsekuensi dari struktur anggaran yang semakin terbatas.
“Total anggaran PU tahun ini Rp20 miliar dan sudah termasuk gaji pegawai. Karena itu, pembangunan jalan harus dibatasi dan difokuskan pada ruas yang paling prioritas,” ujar Jhon, Selasa (13/1/2026).
Anggaran pembangunan jalan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2026. Melalui DAK, pemerintah mengalokasikan Rp11,6 miliar untuk peningkatan ruas Omba Rade–Kalembu Tillu yang menghubungkan Kecamatan Wewewa Tengah dan Wewewa Barat.
Ruas sepanjang 4,6 kilometer itu akan ditingkatkan dengan konstruksi aspal hotmix guna menunjang kelancaran arus transportasi dan distribusi ekonomi masyarakat.
Sementara itu, dari DAU dialokasikan Rp2 miliar untuk peningkatan jalan Lua Koba di Kecamatan Wewewa Barat. Jalan sepanjang 2 kilometer tersebut akan dikerjakan dengan perkerasan lapen.
Pemerintah daerah menargetkan proses pelelangan proyek dimulai pada Februari 2026, sehingga pekerjaan fisik dapat berjalan paling lambat April mendatang.
Di luar dua ruas jalan tersebut, Kabupaten Sumba Barat Daya juga memperoleh alokasi melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) tahun 2026. Program ini memprioritaskan peningkatan ruas Waimangura–Kahale, dengan batas maksimal volume pekerjaan 4 kilometer sesuai ketentuan pemerintah pusat.
“Kami mengusulkan agar peningkatan jalan dapat dilanjutkan sampai Kahale di Kecamatan Kodi Balaghar,” kata Jhon.
Di tengah tekanan anggaran, Dinas PU tetap mengalokasikan dana untuk pemeliharaan irigasi serta penanganan drainase di sejumlah titik rawan banjir, seperti kawasan depan Bank NTT Weetebula dan Elopada Kilometer 12 yang kerap tergenang saat musim hujan.
Pengetatan prioritas ini menjadi cerminan strategi pemerintah daerah menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur dasar, dengan memastikan setiap rupiah anggaran diarahkan pada proyek yang berdampak langsung terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.***(ah)
