Waikabubak, SuaraJarmas.id – Suasana politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Nusa Tenggara Timur memanas akibat dualisme kepemimpinan.
Terbitnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan kubu Mardiono justru memicu gelombang perlawanan dari Timur Indonesia.
Dari 22 DPC PPP se-NTT, tujuh DPC dengan lantang menolak tunduk di bawah kepemimpinan Mardiono.
Mereka tetap solid mendukung Agus Suparmanto, Ketua Umum hasil Muktamar X di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.
Ketujuh DPC itu adalah Sumba Barat, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Lembata, dan Ende.
Mereka menegaskan komitmen sebagai barisan “Pro Perubahan” yang berdiri tegak meski badai politik tengah mengguncang PPP.
“Perang di level elit belum selesai, kita tunggu saja. Tapi kami tetap bersama Agus Suparmanto. Doa kami, kebenaran akhirnya akan menang,” tegas Abdul Kadir, Ketua DPC PPP Kabupaten Nagekeo, saat dihubungi via telepon.
Kadir yang dikenal sebagai intelektual muda menjelaskan, SK Menkumham yang mengesahkan kubu Mardiono sangat bertolak belakang dengan fakta persidangan di arena Muktamar X.
“Kami ada di sana, kami saksi hidup jalannya sidang. Justru mereka yang mengaku sah malah keluar dari arena. Maka, SK itu jelas tidak sesuai fakta. Kami menolak tegas!” ujarnya lantang.
Nada serupa datang dari barisan Sumba Barat. Abdul Wahab, Sekretaris DPC, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya.
Baginya, keputusan Menkumham bukan sekadar dokumen hukum, melainkan tamparan terhadap suara mayoritas yang memilih Agus Suparmanto secara aklamasi.
“Ini bukan sekadar soal kursi Ketua Umum, tapi soal martabat organisasi dan demokrasi internal partai.
Karena itu, kami tujuh DPC di NTT dengan tegas meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan, memerintahkan Menkumham mencabut SK yang cacat fakta itu,” tandas Abdul Wahab, mantan aktivis lingkungan yang kini menjadi motor perlawanan PPP Pro Perubahan di NTT.
Kini, sorotan politik nasional tertuju ke Nusa Tenggara Timur.
Apakah suara lantang tujuh DPC ini akan menjadi percikan api yang membesar, atau sekadar riak di lautan konflik internal PPP? Yang jelas, perlawanan telah dikumandangkan.***
