Suarajarmas.id – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Usman Husein, menegaskan capaian swasembada beras nasional tidak boleh dikompromikan oleh praktik impor, baik terbuka maupun terselubung, selama stok dalam negeri masih mencukupi.
Penegasan itu disampaikan Usman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pejabat eselon I dan II Kementerian Kehutanan, Rabu (15/1/2026).
Dalam forum tersebut, ia mengapresiasi kinerja Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berhasil membawa Indonesia menuju swasembada beras melalui kerja kolektif lintas sektor.
“Keberhasilan swasembada beras tidak boleh berhenti pada angka produksi semata,” ujar Usman.
Menurut legislator asal NTT itu, swasembada berarti terpenuhinya kebutuhan domestik tanpa ketergantungan impor, sekaligus memperkuat ketahanan Indonesia dari gejolak pangan global, krisis geopolitik, dan gangguan rantai pasok internasional.
Karena itu, ia menegaskan pemerintah wajib memastikan tidak ada impor beras dalam bentuk apa pun selama stok nasional mencukupi. Praktik impor terselubung dinilai berpotensi merusak kepercayaan petani dan melemahkan fondasi kemandirian pangan.
Namun, Usman mengingatkan swasembada tidak otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Jika produksi melimpah tetapi petani tetap miskin, maka terdapat masalah serius dalam tata kelola pangan nasional.
“Swasembada harus dimaknai sebagai jaminan bahwa hasil panen petani terserap maksimal dengan harga yang adil, bukan justru menekan petani di hulu,” tegasnya.
Ia menekankan, swasembada sejati hanya terwujud ketika petani menjadi pihak yang paling diuntungkan melalui kebijakan harga yang berpihak, penyerapan panen yang konsisten, serta perlindungan pasar domestik dari distorsi impor.***(ah)
