Mandungo, SuaraJarmas.id – Reses Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) di Desa Mandungo menjadi ruang terbuka bagi warga untuk mengungkap persoalan pelayanan dasar yang selama ini dirasakan namun tak kunjung terselesaikan. Jalan rusak, pupuk bersubsidi yang tertahan, hingga alat timbang posyandu yang tidak akurat mencuat sebagai keluhan utama masyarakat.
Reses Masa Sidang I Tahun 2026 tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 31 Januari 2026, di Desa Mandungo, Kecamatan Wewewa Selatan. Kegiatan ini dipimpin Anggota DPRD SBD Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan (Dapil) SBD III, Octavianus Dapa Talu, serta dihadiri Kepala Desa Mandungo Yubianto Sam, aparat desa, staf DPRD SBD, dan masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Mandungo, Yubianto Sam, menyampaikan terima kasih atas kehadiran langsung wakil rakyat di tengah masyarakat. Namun ia juga mengungkapkan kekhawatiran warga terkait pembangunan jalan yang sebelumnya masuk Program Prioritas (P1) dan kini terancam batal akibat kebijakan pemotongan anggaran.
Selain infrastruktur jalan, Yubianto mengusulkan program perumahan rakyat dan penerangan sebagai kebutuhan mendesak masyarakat Mandungo. Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi tidak bisa direalisasikan secara cepat karena harus melalui tahapan perencanaan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran.
“Masyarakat harus sampaikan aspirasi. Bukam berarti beritahu hari ini dan besok jadi. Ini tidak seperti membuat mie instan. Semuanya tetap pada proses dan anggaran. Kalau dari pusat pemotongannya banyak, kita harus menyesuaikan juga,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa perubahan kebijakan Kementerian Keuangan berdampak langsung pada penyesuaian APBDes secara nasional hingga akhir tahun. Dampaknya, pengadaan fisik di Desa Mandungo pada tahun 2026 dipastikan nihil, termasuk berpengaruh pada kesejahteraan perangkat desa.
Keluhan lain datang dari sektor pertanian. Ketua Gapoktan Mandungo, Marten M. Bulu, menyoroti belum terealisasinya pupuk bersubsidi meski petani telah menyetor uang sejak dua tahun lalu.
“Kami sudah bayar, mekanisme jug sudah jalan, tapi pupuk belum datang. Suplayernya yang belum antar sampai sekarang,” ujarnya.
Selain pupuk, warga juga mengusulkan perbaikan jalan desa, pembangunan sumur bor, pengadaan meteran listrik, serta bantuan hand tractor untuk menunjang aktivitas pertanian dan ketahanan ekonomi masyarakat.
Dari sektor kesehatan, Kader Posyandu Elisabet Bulu menekankan bahwa rusaknya jalan desa menjadi hambatan serius bagi mobilitas anak sekolah, tenaga kesehatan, dan pelaku UMKM. Ia juga mengeluhkan alat timbang posyandu yang tidak akurat, yang berdampak pada validitas data status gizi anak.
Sementara itu, warga Daniel Umbu Kaleng mengungkapkan mahalnya harga pasir bangunan yang harus didatangkan dari Sumba Timur, sehingga menambah beban biaya pembangunan bagi masyarakat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Octavianus Dapa Talu menegaskan bahwa persoalan jalan tetap menjadi prioritas utama yang akan terus diperjuangkan. Ia memastikan seluruh usulan warga, mulai dari pupuk bersubsidi, meteran listrik, sumur bor, hingga alat timbang posyandu, akan dibawa ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Februari 2026.
Octavianus juga mengakui banyak usulan Program Prioritas (P1) batal direalisasikan akibat pemotongan anggaran Kabupaten SBD sebesar Rp215 miliar.
“Pekerjaan-pekerjaan ini termasuk fisik seperti jalan, jembatan, gedung semua dipending,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengajak masyarakat tetap menaruh kepercayaan kepada pemerintah daerah dalam mencari solusi terbaik.
“Mari kita menaruh kepercayaan penuh kepada Bupati dan Wakil Bupati SBD. Pemerintah akan berusahan dan berjuang, nanti pasti akan dikerjakan,” pungkasnya.
Usai melaksanakan reses di Desa Mandungo, Octavianus Dapa Talu melanjutkan agenda reses ke Desa Wee Baghe, Kecamatan Wewewa Selatan, pada hari yang sama.***(Ah)
