Tambolaka, SuaraJarmas.id — Sangat memprihatinkan! Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) yang tidak memiliki lokalisasi pekerja seks komersial (WTS) justru mencatat lonjakan signifikan kasus HIV.
Data terbaru menunjukkan, sepanjang September 2025, tercatat 47 kasus baru Orang dengan HIV (ODHIV) di wilayah ini.
Artinya, rata-rata ada sekitar lima kasus baru setiap bulan.
Yang lebih mengejutkan, kasus yang terjadi terdapat tiga pelajar dan empat mahasiswa yang ikut terinfeksi virus mematikan ini.
“Di SBD terdapat 3 pelajar dan 4 mahasiswa yang terinfeksi virus HIV,” ungkap Emil, konselor pendamping ODHIV, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/10/2025).
Menurut Emil, peningkatan kasus ini sebagian besar disebabkan oleh perilaku seksual berisiko, termasuk pelecehan seksual.
“Jangan heran, pelecehan sesama jenis memiliki peluang besar menularkan HIV, terutama bila dilakukan melalui anus. Risiko penularannya bisa mencapai 2–30 persen,” jelasnya.
Emil juga menambahkan bahwa sebagian kasus yang ditemukan sudah meninggal dunia.
“Ini kasus kumulatif sejak 2010 hingga sekarang,” tutupnya.
Fenomena ini menjadi alarm keras bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Tanpa adanya lokalisasi resmi, aktivitas seksual berisiko justru terjadi secara sembunyi-sembunyi dan sulit terpantau, termasuk di kalangan remaja dan mahasiswa yang sejatinya merupakan generasi harapan bangsa.***
Bisa benar dalam konteks tertentu, tetapi sebagai argumen kebijakan publik, tulisan diatas memiliki beberapa kelemahan logis dan empiris.
Argumen ini bersifat normatif dan retoris, bukan berbasis data.
Pertanyaan kritis yang perlu dijawab (dan biasanya tidak dijawab dalam argumen ini):
Apakah memang dengan adanya lokalisasi, risiko menurun?
Apakah ada data epidemiologi yang mendukung klaim tersebut?
Bagaimana perbandingan negara/daerah yang memiliki versus tidak memiliki lokalisasi?
Tanpa data, argumen menjadi klaim spekulatif.
Tulisan diatas menyiratkan pilihan:
tanpa lokalisasi = berisiko dan tersembunyi,
dengan lokalisasi = aman dan terpantau. Really?