Tambolaka, SuaraJarmas.id — DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan kelompok Rentan Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Yayasan Harapan Sumba (YHS) yang berlangsung di Pasola Hall, Hotel Sinar Tambolaka, Kota Tambolaka, pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh pimpinan DPRD SBD, yakni Wakil Ketua I Thomas Tanggu Dendo dan Wakil Ketua II Yusuf Bora. Turut hadir pula Ketua Fraksi PDI Perjuangan Octavianus Dapa Talu, Ketua Fraksi Gerindra Thomas Bulu, Ketua Fraksi NasDem Sirilus Lega, Ketua Fraksi Perindo Stefanus Rangga Bola, Ketua Fraksi PAN Alfonsus Yamba Kodi, dan Ketua Fraksi Golkar Bernardus Bulu. Selain itu, sejumlah staf YHS juga mengikuti jalannya kegiatan.
Wakil Ketua I DPRD SBD, Thomas Tanggu Dendo, menilai kehadiran para ketua fraksi dari enam partai politik dalam forum ini menunjukkan keseriusan untuk mendukung program Yayasan Harapan Sumba.
“Kehadiran para ketua fraksi hari ini menjadi tanda bahwa isu disabilitas dan kelompok rentan adalah isu bersama dan kita harus bergerak bersama-sama,” ujar Thomas.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua II DPRD, Yusuf Bora. Menurutnya, dunia usaha salah satunya sektor pariwisata di Sumba Barat Daya memiliki potensi besar untuk melibatkan penyandang disabilitas.
“Setidaknya ada 1–2 persen keterlibatan kaum disabilitas dalam dunia pariwisata, disesuaikan dengan kemampuan fisiknya. Usaha apa pun perlu memberi ruang kepada kelompok disabilitas,” katanya.
Meski begitu, YHS mencatat sejumlah hambatan dalam pelaksanaan program sebelumnya. Tantangan yang dihadapi antara lain peserta workshop yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, distribusi informasi yang terbatas, hingga hasil pelatihan yang belum dapat dioperasionalkan.
Namun demikian, pengalaman positif juga diperoleh YHS melalui audiensi resmi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pertemuan tersebut menghasilkan rencana konkret yang dapat dijalankan. Pada 2025, melalui Program Dignity, YHS berencana memperluas jejaring kerja sama dengan sembilan lembaga potensial di SBD.
Ketua YHS sekaligus Project Manager Dignity, Stefanus Segu, menyampaikan bahwa kolaborasi yang telah terjalin membawa banyak manfaat.
“Kami menyadari kolaborasi yang terjalin selama ini sudah membawa banyak manfaat. Dengan arah yang sama, kita pasti bisa bekerja lebih optimal,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pertemuan ini bukanlah yang terakhir, melainkan langkah awal menuju pendampingan yang berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut, YHS menawarkan 10 butir rekomendasi kepada DPRD Sumba Barat Daya, yaitu:
- Menjadikan isu disabilitas sebagai prioritas anggaran.
- Menyediakan data difabel yang valid dan terbarui.
- Menyediakan alat bantu, fasilitas aksesibel, serta akomodasi layak.
- Meningkatkan partisipasi difabel secara lebih bermakna.
- Mengintegrasikan difabel ringan serta memberikan kebijakan afirmatif bagi difabel berat.
- Menguatkan fasilitas dan SDM tenaga kesehatan.
- Meningkatkan akses difabel terhadap pendidikan.
- Meningkatkan akses difabel terhadap pekerjaan dan usaha.
- Mengoptimalkan fungsi Tim Pelaksana Kesejahteraan Jiwa Masyarakat (TPKJM).
- Meningkatkan regulasi dari Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Dengan rekomendasi tersebut, YHS berharap kolaborasi lintas sektor dapat semakin diperkuat sehingga pemenuhan hak-hak difabel dan Kelompok Rentan di Sumba Barat Daya berjalan lebih baik, adil, inklusif, dan berkelanjutan.***
