Tambolaka, Suarajarmas.id – Isu miring kembali menerpa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur. Belum reda ingatan publik soal kasus penikaman terhadap seorang kepala seksi oleh operator sekolah, yang dipicu dugaan pempersulitan pencairan dana BOS, kini mencuat dugaan baru: praktek pungutan liar (pungli) oleh oknum kepala bidang di dinas tersebut.
Informasi ini diperoleh media ini dari beberapa kepala sekolah penerima dana revitalisasi dari Kementerian Pendidikan untuk rehabilitasi bangunan sekolah. Salah satu kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya mengaku heran karena oknum kabid tersebut meminta “jatah” sebesar 7 hingga 10 persen dari total anggaran proyek, padahal dana bantuan belum cair.
“Kami mengerti bahwa dana bantuan pusat ini adalah upaya dari Dinas yang memperjuangkan keluhan kami, tapi dananya belum cair, kami dimintai terus, bahkan kontraktor yang mengerjakan rehab sekolah seharusnya juga merupakan wewenang dari sekolah, juga ditentukan oleh oknum tersebu, ini yang membuat kami terganggu,” ujarnya kepada media ini, Sabtu, 21 Juni 2025.
Menurutnya, permintaan tersebut harus dipenuhi dalam bentuk uang tunai setelah dana dicairkan di bank.
“Jangan lewat transfer, pada saat pencairan, jatah saya langsung pisahkan dan antar ke saya kata Kabid tersebut,” tambahnya menirukan permintaan oknum tersebut.
Pernyataan serupa juga datang dari kepala sekolah lain yang mengalami hal yang sama. Ia bahkan mengaku harus mencari pinjaman demi memenuhi permintaan jatah tersebut, karena terus ditekan oleh oknum Kabid.
“Kalau tidak salah sudah ada kepala sekolah penerima bantuan yang memberikan panjar pada Kabid tersebut, tapi saya kurang tahu pasti, untuk kabupaten SBD ada 11 sekolah yang mendapat dana revitalisasi dari Kementerian,” ungkapnya, juga meminta namanya dirahasiakan.
Menanggapi informasi ini, Ketua Komisi I DPRD SBD, Octavianus Dapa Talu, menyatakan keterkejutannya dan mengecam keras dugaan pungli tersebut.
“Pantas saja SBD ini tidak maju-maju, peaktek pungli masih meraja lela. Kualitas SDM di SBD masih termasuk rendah, karena praktek pungli masih terus berjalan dan dilakukan oleh oknum-oknum ASN untuk bantuan lembaga pendidikan?” tegasnya.
Ia menambahkan akan segera melakukan kunjungan kerja ke Dinas P dan K untuk menelusuri informasi ini lebih lanjut.
“Kejadian yang menimpa kepala seksi di Dinas P dan K baru-baru sudah cukup mengagetkan, tapi masih ada saja praktek pungli yang mengotori pelayanan publik di SBD ini. Kami akan tindak lanjuti, jika perlu kami akan lakukan Rapat Dengar Pendapat dengan dinas terkait untuk. Menindak oknum tersebut,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.
Hingga berita ini diturunkan, Plt Kepala Dinas P dan K SBD belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai klarifikasi. ***(AH).-
