Tambolaka, Suarajarmas.id – Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) mengusulkan sejumlah perubahan penting dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
Sejumlah program prioritas pun menjadi sorotan, mulai dari sektor energi, pertanian, peternakan, hingga pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Pembiayaan belanja program prioritas sesuai visi dan misi bupati dan wakil bupati yang direncanakan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:
1. Penyediaan tambahan bantuan meteran listrik sebanyak 702 unit, yang telah dianggarkan di APBD induk Tahun Anggaran 2025 sebanyak 859 unit, maka total bantuan meteran listrik yang disediakan sampai dengan Rancangan Perubahan APBD ini sebanyak 1.561 Unit. Bantuan ini, gratis diberikan kepada masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan penerangan dan energi listrik sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi Kabupaten Sumba Barat Daya.
2. Penyediaan bibit unggas berupa ayam petelur sebanyak 1.500 ekor dan ternak kecil dibidang peternakan, pakan ternak dan sarana yang diperlukan untuk membangkitkan semangat pemberdayaan dibidang peternakan.
3. Salah satu berita yang menggembirakan untuk peternak kita adalah telah ditemukannya vaksin ASF (African Swine Fever) untuk mencegah penyakit ASF pada ternak babi yang selama ini menjadi keluhan peternak babi dan masyarakat pada umumnya. Pada Rancangan Perubahan APBD ini pemerintah menganggarkan sebanyak 2000 dosis.
4. Kolaborasi bidang pertanian dan UMKM berupa penguatan beberapa kelompok dampingan yang telah memiliki peralatan yang memadai, luas lahan dan produksi hasil pertanian yang saling menopang yang disiapkan dan difasilitasi agar mampu memasuki dunia agro industri yang sejalan dengan program pemerintah provinsi berupa One Village One Product. Di tahun berjalan ini, pemerintah sedang mendorong tiga kelompok UMKM agar mampu memproduksi saus tomat, dan beberapa kelompok tani disekitarnya didorong sebagai kelompok penyokong produksi bahan baku yang dibutuhkan. Disamping itu, tiga kelompok ini juga mendapat pelatihan cara mengolah, memproduksi, packaging dan pemasaran produk.
5. Pengadaan tambahan alat dan mesin pertanian/alsintan tetap menjadi prioritas pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam pengolahan lahan pertanian berupa hand tractor sebanyak 30 unit. Yang telah dianggarkan di APBD induk Tahun Anggaran 2025 sebanyak 36 unit, sehingga total hand tractor yang direncanakan untuk dibagikan gratis kepada masyarakat sebanyak 66 unit, Perontok padi di APBD induk Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan 21 unit dan direncanakan penambahan sebanyak 2 unit sehingga total perontok padi yang disiapkan untuk para petani sebanyak 23 unit. Giling padi dianggarkan 7 unit, giling jagung 46 unit, Hand sprayer sebanyak 245 unit dianggarkan di APBD induk Tahun Anggaran 2025 dan tidak ada perubahan. Herbisida cair dianggarkan sebanyak 1146 liter. Pestisida sebanyak 500 liter, insektisida sebanyak 1.000 botol dianggarkan di Rancangan Perubahan APBD 2025.
6. Anggaran pembangunan rumah layak huni di APBD induk Tahun Anggaran 2025 sebanyak 73 unit bertambah sebanyak 231 unit sehingga total bantuan pembangunan rumah layak huni pada Perubahan APBD 2025 sebanyak 304 unit.
7. Pemerintah juga semakin memperbanyak bantuan berupa alat pertukangan dan perbengkelan untuk peningkatan perluasan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.
8. Pemberian bantuan pemeriksaan gratis berupa IVA test untuk Deteksi Dini Kanker Serviks dengan meningkatkan jumlah target peserta menjadi 1.000 orang.
9. Pemerintah memberikan sokongan dana berupa pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja non formal untuk 5600 peserta selama tiga bulan sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap tenaga kerja non formal.
10. Penataan pasar Waimangura dan pasar Ombakomi di desa Waipangali berupa urukan dan perataan lokasi pasar Waimangura, jalan lingkar dan rabat dalam pasar waimangura, pemasangan pembatas jalan di depan pasar Waimangura, penyediaan sumur bor dan toilet di pasar Waimangura serta penataan saluran pembuangan air kotor di pasar Ombakomi.
11. Pasar radamata ditata dan didorong sebagai pusat kuliner dalam kota yang diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui penataan berupa rehab bangunan los pasar dan kios, penyediaan sumur bor dan toilet, pemasangan Penerangan Jalan Umum di sekitar pasar dan pembangunan jalur pedestrian dalam lokasi pasar.
12. Penyediaan tambahan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, kurang mampu dan mahasiswa kedokteran sejumlah total 893 mahasiswa. Termasuk kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi untuk penerimaan calon mahasiswa kedokteran dan fasilitasi penerimaan calon siswa SMA Taruna Nusantara sebagai komitmen awal pemerintah daerah dalam mempersiapkan generasi muda potensial Sumba Barat Daya menjadi calon pemimpin masa depan di berbagai lembaga pemerintahan dan lembaga swasta.
13. Dalam rangka antisipasi pengajuan ijin operasional RSUD Reda Mbolo yang ditargetkan naik menjadi Tipe C pada tahun 2026, pemerintah mendorong penyediaan anggaran untuk memastikan operasional layanan sesuai dengan kompetensi layanan rumah sakit dengan penyiapan berbagai peralatan pendukung yang masih dibutuhkan, memastikan ketersediaan SDM berupa ketersediaan tenaga dokter umum dan dokter ahli dengan menjalin kerja sama dengan beberapa Universitas penyedia dokter umum dan dokter ahli. Pemerintah juga memastikan kesesuaian dokumen prasyarat diantaranya revisi dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) pada RSUD Reda Mbolo serta rencana pemasangan Penerangan Jalan Umum menuju RSUD Reda Mbolo.
14. Pemerintah juga mendorong anggaran untuk penyusunan beberapa Peraturan Daerah diantaranya Perda tentang persampahan, Perda tentang Perangkat Daerah termasuk Perda Pengaturan Pesta Adat sebagai inisiasi DPRD.
15. Sebagai komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi masalah persampahan di Kota Tambolaka khususnya dan kabupaten Sumba Barat Daya pada umumnya, pemerintah mendorong penyediaan berbagai peralatan kebersihan dan pemenuhan sarana persampahan yang ditempatkan pada beberapa titik rawan sampah termasuk di beberapa lokasi pasar rakyat.
16. Anggaran penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) sebagai dokumen prasyarat penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang akan dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (Revisi RTRW) yang direncanakan penyusunannya pada tahun 2026.
17. Di bidang pendidikan, pemerintah terus mengupayakan pemenuhan berbagai sarana dan prasarana pendidikan berupa pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, laboratorium, ruang guru dan toilet di beberapa sekolah yang masih sangat membutuhkan.
“Terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada segenap pimpinan dan anggota dewan yang terhormat atas kesediaan dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya mendapat kesepakatan bersama. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita,” tegas Ratu Wulla.***
