Tambolaka, Suarajarmas.id – Video inspeksi mendadak (sidak) Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Ratu Ngadu Bonnu Wulla, viral dan menyita perhatian publik.
Sidak itu terjadi di Dinas Pendidikan SBD, Selasa, 1 Juli 2025 siang, dan diunggah langsung melalui akun Facebook pribadi milik bupati.
Video berdurasi beberapa menit itu memperlihatkan percakapan panas antara Bupati Ratu Wulla dan staf sekretariat Dinas P dan K SBD, Catherina Rambu Kapu Horo.
Nada bicara Ratu Wulla meninggi setelah jawaban sang staf dinilai tidak konsisten soal pencairan tunjangan guru yang bermasalah.
Ratusan guru diketahui mengeluh kepada Bupati karena tunjangan sertifikasi dan tunjangan khusus mereka tak kunjung dicairkan.
Diketahui, sidak itu bukan yang pertama. Ratu Wulla mengaku pernah mengingatkan staf tersebut pada April 2025 lalu.
“Baru-baru saya terima lagi laporan kalau ada guru sejak tahun 2024 tidak terima tunjangannya malah di semester dua tahun 2025 juga masih ada hingga sekarang,” kata Ratu Wulla, saat ditemui awak media di Kantor Bupati SBD, pada Rabu, 2 Juli 2025.
Ia mengungkap, ada guru yang sejak 2024 belum terima tunjangan meski data absensi lengkap dan syarat administratif sudah terpenuhi.
Lebih aneh lagi, nama guru tersebut digantikan dengan guru lain di sekolah yang sama tanpa alasan jelas dari staf dinas.
Ironisnya, kepala sekolah yang sempat tak hadir justru tetap menerima tunjangan tanpa hambatan dari dinas terkait.
“Saya prinsipnya ingin tahu masalahnya dimana. Saya bertanya dan silahkan masyarakat menilai. Kan ini bukan satu dua bulan tapi sudah berbulan-bulan,” tegasnya.
Menurutnya, data valid selama enam bulan, bahkan semester kedua tetap absensi aktif, tapi tetap tak dicairkan.
Ia menduga ada perlakuan tidak adil dan manipulasi data penerima tunjangan yang berpotensi melanggar hukum dan etika.
Bupati juga soroti masalah tunjangan guru terpencil yang kini dipersulit meski sebelumnya data mereka telah dinyatakan valid.
“Ada SK kontrak dari Bupati, tapi anehnya sebelum SK data mereka valid tapi setelahnya datanya kemudian jadi tidak valid oleh bersangkutani. Ini kan aneh,” ujarnya.
Ratu Wulla pun mengaku paham bahwa ranah teknis adalah urusan dinas, namun ia tak bisa diam melihat kejanggalan terus berulang.
“Sebagai Bupati saya tidak bisa biarkan ini karena sebelumnya sudah ada kejadian penikaman. Anggaran banyak tapi angka putus sekolah tinggi. Tapi kenapa pendidikan kita tidak pernah maju-maju,” tegasnya.
Menurutnya, aturan harus berlaku sama untuk semua agar keadilan dalam dunia pendidikan benar-benar terwujud di SBD.***
