Perlindungan Petani dan Nelayan di Tengah Krisis Ekologis, WALHI Gelar Diskusi Publik di Sumba Barat Daya

WALHI dorong perlindungan ruang hidup masyarakat adat, sabana Sumba, serta hak petani dan nelayan di tengah ancaman gagal panen dan gagal melaut

Tambolaka, SuaraJarmas.id– Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyelenggarakan konsultasi publik bertajuk

Diskusi Ekologis Loda Wee Maringi Pada Wee Malala dengan tema

“Perlindungan Petani dan Nelayan di Tengah Krisis Ekologis” di Aula Universitas Stela Maris, Sumba Barat Daya, Rabu (10/9/2025).

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Dominikus A.R. Kaka, SP, serta dihadiri Ketua WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamah Paranggi,  para narasumber, mahasiswa jurusan lingkungan hidup, petani, nelayan, dan pegiat lingkungan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Dominikus menegaskan pentingnya forum ini sebagai bagian dari rangkaian menuju Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) VIII tahun 2025 yang akan digelar di Pulau Sumba.

Menurutnya, krisis ekologis telah berdampak langsung pada kehidupan masyarakat kecil.

“Krisis ekologis menyebabkan petani gagal panen, nelayan gagal melaut, hingga memicu kemerosotan ekonomi dan persoalan sosial yang kompleks. Padahal, petani dan nelayan adalah penopang ketahanan pangan kita,” ujar Dominikus.

Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap petani dan nelayan bukan sekadar kewajiban moral, tetapi strategi penting bagi keberlanjutan hidup bersama.

Karena itu, forum ini diharapkan tidak berhenti pada diskusi, melainkan melahirkan rekomendasi nyata berupa sinergi antara hukum, kebijakan, dan gerakan masyarakat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat serta ruang hidup petani dan nelayan.

“Jadikan momentum ini sebagai titik tolak memperkuat solidaritas dan komitmen bersama.

Semoga perjuangan melindungi petani, nelayan, dan ruang hidup masyarakat adat di Pulau Sumba menjadi bagian dari perjuangan besar bangsa ini demi keadilan ekologis,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua WALHI NTT, Umbu Wulang, menambahkan bahwa forum ini juga menjadi sarana memperluas kesadaran ekologis, khususnya terkait keberlanjutan sabana Sumba sebagai ekosistem penting.

“Kami berharap masyarakat dan pemerintah daerah mendukung sabana Sumba sebagai ekosistem esensial yang mendapat perlindungan negara.

Usulan ini akan dibawa dalam PNLH di Waingapu,” jelas Umbu Wulang.

Diskusi ini menjadi momentum penting bagi Sumba, bukan hanya sebagai tuan rumah PNLH VIII,

tetapi juga sebagai pusat gerakan ekologis yang menekankan perlindungan ruang hidup petani, nelayan, dan

masyarakat adat di tengah ancaman krisis ekologis yang kian nyata.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *