Tambolaka, Suarajarmas.id – Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) digelar pada Selasa, 2 September 2025, di Gedung DPRD SBD. Agenda rapat kali ini membahas program kegiatan pada masa sidang III tahun 2025.
Dalam forum tersebut, DPRD SBD tak hanya bahas program kegiatan, tapi juga menyoroti berbagai persoalan masyarakat, termasuk kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terus menimbulkan keresahan.
Ketua DPRD SBD, Rudolf Radu Holo, menegaskan bahwa praktik penimbunan BBM masih terjadi di sejumlah SPBU.
Ia mencontohkan, banyak kendaraan yang seharusnya tidak layak, bahkan pajaknya mati dan tangkinya dimodifikasi, masih bebas mengisi BBM. Kondisi itu diperparah dengan kendaraan-kendaraan yang parkir sembarangan hingga menutup badan jalan dan menimbulkan potensi kecelakaan.
“Saya berharap pengawasan tidak hanya difokuskan pada SPBU di wilayah kota saja. Bagian Ekonomi juga harus turun langsung ke lapangan. Walaupun pengamanan sudah dilakukan oleh TNI-Polri dan Pol PP, faktanya tidak semua SPBU diawasi dengan baik,” ujar Rudolf.
Menanggapi hal tersebut, Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan langkah evaluasi bersama pemilik SPBU, aparat keamanan, dan pengawas. Pemerintah berkomitmen untuk memperketat pengawasan distribusi BBM agar tidak ada lagi penyalahgunaan.
“Kami sudah melakukan pertemuan, evaluasi dengan semua pemilik pom bensin, TNI-Polri, pengawas dari SPBU, untuk mengambil keputusan dan melakukan penertiban. Kita memberikan pembatasan pengisian kepada roda dan roda empat. Selain itu ada juga peraturan gubernur terkait kendaraan berplat luar. Kendaraan berplat luar tidak boleh menggunakan pertalite. Sehingga yang menggunakan BBM bersubsidi itu hanya kendaraan dalam daerah,” jelas Bupati.
Ia menambahkan, kendaraan dengan tangki modifikasi akan langsung ditindak tegas.
“Untuk tanki-tanki yang dimodifikasi kami sudah koordinasikan untuk ditilang semua. Jadi tidak ada lagi istilah ambil lalu kembalikan. Kita tidak mau kerja dobel. Kalau sudah ditarik dan diangkut polisi, kita langsung musnahkan,” tegasnya.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah daerah berharap persoalan kelangkaan BBM di Sumba Barat Daya bisa segera teratasi, sehingga distribusi dapat lebih merata dan tepat sasaran.
Hadir juga dalam kegiatan itu, Pj Sekda SBD berserta jajaran pemerintahan.***(AH).-
